Struktur Birokrasi Kerajaan Bercorak Hindu Buddha

Struktur birokrasi kerajaan bercorak Hindu dan Buddha dapat dikatakan hampir sama. Struktur birokrasi kerajaan dapat diketahui dari tata letak bangunan candi, prasasti, berita Cina dan berita asing lainnya. Secara umum, kraton atau istana merupakan ibukota kerajaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, kegiatan ekonomi, kesenian dan kegiatan sosial budaya lainnya. Orientasi masyarakat terhadap keberadaan kraton dan kedudukan raja sebagai pemimpin makin kuat. 

Struktur birokrasi kerajaan Hindu Buddha meliputi : raja sebagai penguasa tertinggi. Posisi dibawah raja ditempati putra mahkota (rakryan i hino), rakyran i halu dan rakyran i Sirikan. Ketiga jabatan pada umumnya dipegang putra raja sebagai raja muda (yuwaraja). Dibawah yuwaraja terdapat jabatan pamgat timwan (mengurusi keagamaan) dan upappatti (mengurusi masalah peradilan). Dibawah jabatan tersebut terdapat 12 jabatan kraton sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat pusat.

Pejabat tingkat rendah adalah para kepala desa yang disebut rama atau karaman, dimana setiap desa memiliki jumlah yang berlainan. Pada masa kerajaan Singasari dan Majapahit telah diletakkan dasar struktur birokrasi di Indonesia. Dalam waktu yang cukup lama, hal ini tidak banyak mengalami perubahan. Pada masa Majapahit, terdapat dewan penasehat raja (bhatara sapta prabhu) atau pahom narendra. Sedangkan dibawah raja terdapat jabatan raja muda (yuwaraja atau rakryan mahamantri).

Para pejabat di jajaran tanda ri ng pakiran-kiran memiliki bawahan atau pejabat pelaksana di daerah dengan urusan tertentu. Disamping itu juga terdapat daerah kerakaian atau watak, namun demikian dalam prasasti tidak diketahui pejabat yang mengurusi daerah itu. Tingkat paling rendah dalam birokrasi adalah wilayah dibawah watak yaitu wanua atau thani. Berkaitan dengan upacara penetapan suatu Çima (penetapan tanah perdikan) dipimpin seorang pendeta yang dihadiri pejabat kerajaan. Lihat kembali bagan struktur birokrasi pada sub materi sebelumnya.

Secara umum, struktur birokrasi kerajaan di Indonesia agak berbeda. Hal ini dipengaruhi faktor lingkungan dan tradisi masyarakatnya. Dalam birokrasi kerajaan Sriwijaya, dari berbagai sumber dapat diketahui bahwa raja sering mengeluarkan ancaman atau kutukan yang ditujukan kepada keluarga raja terutama yang diberi kekuasaan di daerah. Hal ini ditujukan untuk melakukan pengawasan langsung pada daerah dan bertindak tegas kepada penguasa daerah yang tidak setia. Raja berkuasa secara langsung dan berperan sangat penting. Daerah diberi hadiah bila berjasa, sebaliknya diberi hukuman bagi penguasa yang tidak setia.

Di pusat kerajaan Pajajaran, kekuasaan berada di tangan raja dan dalam menjalankan tugas sehari-hari dibantu Mangkubumi yang dibantu beberapa nu nangganan. Untuk mengurusi daerah yang luas, raja dibantu penguasa daerah yang otonominya sangat luas. Namun, mereka tetap mengakui kekuasaan raja di pusat kerajaan. Untuk urusan bandar atau pelabuhan, raja diwakili syahbandar.

Tanah dalam lingkungan kerajaan pada umumnya dimiliki raja yang berkuasa. Rakyat dapat memiliki tanah untuk dikerjakan atas nama kerajaan. Kepemilikan tanah oleh rakyat bersifat turun temurun. Namun, rakyat tidak akan menolak jika tanahnya diminta kerajaan untuk suatu keperluan.

Dalam rangka membiayai kelangsungan kerajaan, banyak mengandalkan dari pemungutan pajak. Penarikan pajak dilakukan pejabat daerah. Pejabat daerah menyerahkan kepada raja melalui pejabat istana setiap selesai panen. Pejabat pusat mengurusi administrasi pajak yang meliputi luas tanah, jenis tanah, patokan pajak, dan hasil bumi. Disamping itu juga pajak perdagangan, usaha kerajinan dan sebagainya.

Dalam lingkungan kerajaan bercorak Hindu Buddha, kekuasaan raja sangat mutlak (meskipun tidak semuanya). Raja dianggap sebagai titisan dewa. Sehingga menimbulkan kesetiaan rakyat yang sangat tinggi  kepada rajanya. Hal ini mempermudah raja dalam mengerahkan tenaga kerja. Raja dapat meminta rakyat untuk mengerjakan sesuatu, membangun jalan, tempat suci dan sebagainya.