Wednesday, January 18, 2017

Sistem Politik_Sosial dan Ekonomi Kerajaan Bercorak Hindu Buddha

1. Sistem dan struktur sosial
Di kerajaan bercorak Hindu Buddha terdapat struktur sosial yang dibedakan atas masyarakat kota yang menganut agama Hindu/ Buddha dan memiliki tingkat penguasaan budaya yang lebih kompleks. Sedangkan masyarakat pedesaan pada umumnya masih menganut kepercayaan asli dan memiliki penguasaan budaya yang lebih sederhana. Mobilitas sosial vertikal jarang terjadi, karena masyarakat kerajaan pada umumnya bersifat tertutup (ingat dalam masyarakat Hindu berlangsung sistem kasta yang bersifat tertutup). Sistem kasta yang berlaku digunakan untuk menunjukkan status sosial dalam masyarakat kerajaan. Sedangkan mobilitas sosial horizontal relatif sering terjadi. Sistem kasta di kerajaan Hindu Budha di Indonesia tidak berlaku kaku, melainkan lebih longgar. Corak setiap kerajaan berlainan, ada yang bersifat Hindu dan ada yang bersifat Budha. Hal ini sedikit banyak akan mempengaruhi sistem dan struktur sosial masyarakatnya.

Perkembangan Ekonomi Dunia dan Indonesia_Pasca PD II

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, terjadilah perubahan besar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer di dunia. Setelah perang usai, kondisi perekonomian di Eropa mengalami kerusakan parah. Kegiatan ekonomi industri perdagangan di Eropa mengalami kerugian besar. 

Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengalami kesulitan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Rusaknya lahan pertanian dan pabrik akibat perang, sehingga tidak berfungsi maksimal
2. Indonesia tidak dapat mengekspor impor barang karena blokade Belanda
3. Masih beredarnya mata uang Jepang dalam jumlah besar secara tidak terkendali.

Masalah yang dihadapi Indonesia tersebut, mendorong pemerintah menyusun kebijakan :
1. Menerbitkan mata uang sendiri yaitu ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) pada 17 Oktober 1946 berdasarkan UU No 19 tahun 1946.
2. Meresmikan berdirinya BNI pada tanggal 1 Nopember 1946 dengan pimpinan Margono Joyohadikusumo.
3. Berusaha menembus blokade Belanda dengan membina hubungan dengan India, mengeluarkan Kasimo Plan serta melakukan sanering terhadap nilai mata uang sehingga uang Rp. 5,00 ke atas menjadi separuhnya. 

Dinamika Masyarakat Pedesaan

Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang sebagian besar/ keseluruhan aktivitasnya berkaitan erat dengan tradisi, baik yang berkaitan dengan religi maupun non religi. Masyarakat tradisional pada umumnya hidup di pedesaan, sehingga dapat diidentikkan dengan masyarakat pedesaan.

H. Landis mengemukakan desa dari aspek statistik, psikologi sosial dan ekonomi. Dari statistik, pedesaan adalah tempat dengan penduduk kurang dari 2.500 orang. Psikologi sosial, pedesaan adalah daerah dimana pergaulannya ditandai dengan derajat intimasi/ keakrabannya yang sangat tinggi, sedangkan kota adalah tempat dimana hubungan sesama individu sangat impersonal/ longgar. Aspek ekonomi, pedesaan adalah daerah dimana pusat perhatian/ kepentingan adalah pertanian dalam arti yang luas.

Bentuk Historiografi

Dalam rangka mengungkapkan kembali peristiwa-peristiwa masa lampau, para sejarawan melakukan serangkaian proses penelitian dengan metode-metode ilmiah (metode sejarah). Dilihat dari pengumpulan datanya, ada dua jenis penelitian sejarah, yakni penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.
1. Penelitian Lapangan
Dalam melakukan penelitian ada beberapa cara atau teknik yang dilakukan oleh seorang sejarawan. Ada seorang sejarawan yang datang ke tempat terjadinya peristiwa bersejarah atau ke tempat penemuan peninggalan-peninggalan bersejarah. Jika peninggalan-peninggalan sejarah itu sudah tersimpan di museum, maka seorang peneliti sejarah dapat melakukan penelitian di museum. Namun, jika seorang peneliti sejarah ingin mendapatkan keterangan langsung dari pelaku sejarah atau saksi sejarah yang masih hidup sebagai sumber lisan, maka peneliti sejarah dapat melakukan wawancara (interview).

Tuesday, January 17, 2017

Struktur Birokrasi Kerajaan Bercorak Hindu Buddha

Struktur birokrasi kerajaan bercorak Hindu dan Buddha dapat dikatakan hampir sama. Struktur birokrasi kerajaan dapat diketahui dari tata letak bangunan candi, prasasti, berita Cina dan berita asing lainnya. Secara umum, kraton atau istana merupakan ibukota kerajaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, kegiatan ekonomi, kesenian dan kegiatan sosial budaya lainnya. Orientasi masyarakat terhadap keberadaan kraton dan kedudukan raja sebagai pemimpin makin kuat. 

Struktur birokrasi kerajaan Hindu Buddha meliputi : raja sebagai penguasa tertinggi. Posisi dibawah raja ditempati putra mahkota (rakryan i hino), rakyran i halu dan rakyran i Sirikan. Ketiga jabatan pada umumnya dipegang putra raja sebagai raja muda (yuwaraja). Dibawah yuwaraja terdapat jabatan pamgat timwan (mengurusi keagamaan) dan upappatti (mengurusi masalah peradilan). Dibawah jabatan tersebut terdapat 12 jabatan kraton sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat pusat.

Pejabat tingkat rendah adalah para kepala desa yang disebut rama atau karaman, dimana setiap desa memiliki jumlah yang berlainan. Pada masa kerajaan Singasari dan Majapahit telah diletakkan dasar struktur birokrasi di Indonesia. Dalam waktu yang cukup lama, hal ini tidak banyak mengalami perubahan. Pada masa Majapahit, terdapat dewan penasehat raja (bhatara sapta prabhu) atau pahom narendra. Sedangkan dibawah raja terdapat jabatan raja muda (yuwaraja atau rakryan mahamantri).

Para pejabat di jajaran tanda ri ng pakiran-kiran memiliki bawahan atau pejabat pelaksana di daerah dengan urusan tertentu. Disamping itu juga terdapat daerah kerakaian atau watak, namun demikian dalam prasasti tidak diketahui pejabat yang mengurusi daerah itu. Tingkat paling rendah dalam birokrasi adalah wilayah dibawah watak yaitu wanua atau thani. Berkaitan dengan upacara penetapan suatu Çima (penetapan tanah perdikan) dipimpin seorang pendeta yang dihadiri pejabat kerajaan. Lihat kembali bagan struktur birokrasi pada sub materi sebelumnya.

Secara umum, struktur birokrasi kerajaan di Indonesia agak berbeda. Hal ini dipengaruhi faktor lingkungan dan tradisi masyarakatnya. Dalam birokrasi kerajaan Sriwijaya, dari berbagai sumber dapat diketahui bahwa raja sering mengeluarkan ancaman atau kutukan yang ditujukan kepada keluarga raja terutama yang diberi kekuasaan di daerah. Hal ini ditujukan untuk melakukan pengawasan langsung pada daerah dan bertindak tegas kepada penguasa daerah yang tidak setia. Raja berkuasa secara langsung dan berperan sangat penting. Daerah diberi hadiah bila berjasa, sebaliknya diberi hukuman bagi penguasa yang tidak setia.

Di pusat kerajaan Pajajaran, kekuasaan berada di tangan raja dan dalam menjalankan tugas sehari-hari dibantu Mangkubumi yang dibantu beberapa nu nangganan. Untuk mengurusi daerah yang luas, raja dibantu penguasa daerah yang otonominya sangat luas. Namun, mereka tetap mengakui kekuasaan raja di pusat kerajaan. Untuk urusan bandar atau pelabuhan, raja diwakili syahbandar.

Tanah dalam lingkungan kerajaan pada umumnya dimiliki raja yang berkuasa. Rakyat dapat memiliki tanah untuk dikerjakan atas nama kerajaan. Kepemilikan tanah oleh rakyat bersifat turun temurun. Namun, rakyat tidak akan menolak jika tanahnya diminta kerajaan untuk suatu keperluan.

Dalam rangka membiayai kelangsungan kerajaan, banyak mengandalkan dari pemungutan pajak. Penarikan pajak dilakukan pejabat daerah. Pejabat daerah menyerahkan kepada raja melalui pejabat istana setiap selesai panen. Pejabat pusat mengurusi administrasi pajak yang meliputi luas tanah, jenis tanah, patokan pajak, dan hasil bumi. Disamping itu juga pajak perdagangan, usaha kerajinan dan sebagainya.

Dalam lingkungan kerajaan bercorak Hindu Buddha, kekuasaan raja sangat mutlak (meskipun tidak semuanya). Raja dianggap sebagai titisan dewa. Sehingga menimbulkan kesetiaan rakyat yang sangat tinggi  kepada rajanya. Hal ini mempermudah raja dalam mengerahkan tenaga kerja. Raja dapat meminta rakyat untuk mengerjakan sesuatu, membangun jalan, tempat suci dan sebagainya.