Kebijakan Pemerintahan Pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia

Kebijakan pemerintah pendudukan Jepang bertolak pada tujuan utama yaitu menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian Indonesia dalam menopang upaya perang Jepang dan rencana bagi dominasi ekonomi jangka panjang terhadap Asia timur dan tenggara. Adapun prioritas kebijakan Jepang terhadap Indonesia ialah:

1. Menghapuskan pengaruh Barat

2. Memobilisasikan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang

Usaha-usaha pemerintah pendudukan Jepang meliputi:

1. Melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris dan memajukan pemakaian bahasa Jepang.

2. Memperkenalkan penggunaan kalender Jepang.

3. Melarang semua kegiatan politik dan membubarkan semua perkumpulan yang ada.

1. Kebijakan politik pemerintah Jepang pada awal masa pendudukan

Masa pendudukan Jepang selama 3,5 tahun merupakan suatu periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Pada saat Jepang menyerah, telah berlangsung perubahan luar biasa yang memungkinkan terjadinya revolusi Indonesia. 

a. bidang pemerintahan

Wilayah Indonesia pada saat itu dibagi atas tiga daerah kekuasaan yaitu:

1) Sumatra dibawah Angkatan Darat ke XXV

2) Jawa dan Madura dibawah Angkatan Darat ke XVI

3) Kalimantan dan Indonesia timur dibawah Angkatan Laut Armada Selatan 2.

Pembagian tersebut membawa pengaruh perkembangan dan kebijakan daerah yang berlainan.

Untuk menarik simpati dan dukungan rakyat terhadap usaha perang, Jepang memberikan kesempatan rakyat Indonesia dalam urusan pemerintahan. Dewan Penasehat Pusat (Chuo Sangi In) dan Dewan Daerah (Shu Sangi Kai) dibentuk untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. Sikap ramah dan lunak ini berlanjut, dimana lagu Indonesia Raya dan bendera Merah Putih boleh dikibarkan. Para pemimpin politik yang dipenjara pada masa sebelumnya dibebaskan.

Birokrasi pemerintahan masa kolonial Belanda dilakukan perubahan. Jabatan gubernur jendral dihapus dan diganti kepala AL Jepang (Gunseikan). Sistem informasi/ pers dibentuk kantor berita Domei. Dalam aspek keamanan, seluruh rakyat dilibatkan agar ikut bertanggungjawab dalam keamanan daerah masing-masing. 

b. pembentukan organisasi baru

Gerakan Tiga A (Jepang: pemimpin Asia, pelindung Asia dan Cahaya Asia) dibentuk pada bulan April 1942 yang dipimpin Mr. Syamsudin. Gerakan ini dalam aktivitasnya ternyata tidak berhasil menarik simpati rakyat. Pada bulan September 1942, Jepang mendekati kalangan agama (Islam), namun juga tidak berhasil.

Mulai awal tahun 1943, Jepang mulai mengerahkan mobilisasi rakyat dengan membentuk  gerakan-gerakan pemuda. Bulan April 1943, dibentuk Seinendan yang beranggotakan pemuda berusia 14-22 tahun. Pada bulan yang sama, dibentuk kesatuan Keibodan sebagai organisasi polisi, kebakaran dan serangan udara pembantu. Organisasi ini beranggotakan pemuda berusia 25-35 tahun.

Pada pertengahan 1943, dibentuk Heiho (pasukan pembantu) yang mendapat latihan dasar kemiliteran (pada akhir perang ada 25.000 orang). Fujinkai atau Barisan Wanita dibentuk pada bulan Agustus 1943. Organisasi Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dibentuk pada bulan Maret 1943 yang diketuai Soekarno, M. Hatta, KH. Dewantara dan KH M. Mansur. Tujuan Putera menurut Soekarno yaitu membangun dan menghidupkan segala apa yang dirubuhkan penjajah Belanda. Sebaliknya menurut Jepang untuk memusatkan segala potensi masyarakat dalam rangka membantu keperluan perang. Organisasi pengganti Gerakan Tiga A ini tidak mendapat simpati dari rakyat karena pembatasan ruang gerak. Meskipun demikian, kalangan pergerakan mampu memanfaatkan Putera untuk menyiapkan mental rakyat bagi kemerdekaan yang akan datang. 

Organisasi Putera diganti dengan Gerakan Kebaktian Jawa (Jawa Hokokai) pada bulan Januari 1944. Organisasi ini dapat dimanfaatkan untuk mempersatukan rakyat. Meskipun pembentukannya dimaksudkan atas makin hebatnya perang Pasifik sehingga perlu dipersiapkan dan digiatkan rakyat secara lahir batin untuk keperluan perang. 

Tanggal 25 September 1944 dibentuk Seisyintai (Barisan Pelopor) sebagai bagian  Jawa Hokokai. Tujuannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat, terutama pemuda untuk bertahan total bila diserang sekutu. Seisyintai yang mendapat latihan dasar kemiliteran merupakan kekuatan inti  Jawa Hokokai. Badan ini dipimpin Soekarno, RP. Soeroso, Otto Iskandardinata dan Buntaran Martoatmojo.

Pada masa pendudukan Jepang golongan nasionalis Islam mendapat perlakuan istimewa. Mereka diberi banyak kebebasan. Hal ini disebabkan golongan nasionalis Islam dipandang lebih anti terhadap bangsa Barat karena perbedaan agama. Bukti pendukungnya: MIAI diberi ijin menjalankan aktivitasnya, NU dan Muhammadiyah diijinkan beraktivitas kembali (Sept 1943). Namun demikian nasionalis Islam banyak yang berseberangan dengan pendudukan Jepang, karena dalam praktiknya kebijakan Jepang banyak bertentangan dengan prinsip Islam. Hal ini ditandai dengan munculnya perlawanan di Aceh, Singaparna, Indramayu oleh ulama.

Sikap Jepang dalam semboyan Tiga A, ternyata hanya upaya untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Melalui tokoh politik, rakyat diminta mengumpulkan seluruh kekayaan untuk keperluan perang. Dalam perkembangannya rakyat Indonesia diekdploitasi sedemikian rupa, sehingga tingkat kehidupannya jauh lebih menurun lagi.

2. Kebijakan politik pemerintah Jepang pada akhir masa pendudukan

Memasuki pertengahan tahun 1942 ditandai dengan keadaan perang yang berbalik. Hal ini  mendorong pemerintah Jepang mengambil kebijakan untuk lebih menarik simpati rakyat Indonesia. Berbagai organisasi dan kesempatan dalam urusan pemerintahan diberikan bagi rakyat Indonesia.

Memasuki tahun 1944, pemerintah Jepang berusaha sekuat tenaga agar rakyat Indonesia makin bersedia membantu dengan segala pengorbanannya.  PM. Koiso mengemukakan janji pemberian kemerdekaan kepada India Timur (Indonesia) “kelak di kemudian hari” pada 7 September 1945. Janji tersebut sebenarnya kabur sekali dan pelaksanaannya terlambat. Hal ini disebabkan kebijakan tersebut  dikeluarkan pada saat Jepang diambang pintu kekalahan.   

Sebagai pelaksanaan janji tersebut baru pada tanggal 1 Maret 1945 Kumakichi Harada mengumumkan rencana pembentukan Dokuritsu Zyunbi Coosakai (BPUPKI: Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Namun penyusunan keanggotaannya sangat lama, dimana tanggal 29 April 1945, diumumkan susunan keanggotaannya.