Perkembangan Ekonomi Dunia dan Indonesia_Pasca PD II

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, terjadilah perubahan besar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer di dunia. Setelah perang usai, kondisi perekonomian di Eropa mengalami kerusakan parah. Kegiatan ekonomi industri perdagangan di Eropa mengalami kerugian besar. 

Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengalami kesulitan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rusaknya lahan pertanian dan pabrik akibat perang, sehingga tidak berfungsi maksimal

2. Indonesia tidak dapat mengekspor impor barang karena blokade Belanda

3. Masih beredarnya mata uang Jepang dalam jumlah besar secara tidak terkendali.

Masalah yang dihadapi Indonesia tersebut, mendorong pemerintah menyusun kebijakan :

1. Menerbitkan mata uang sendiri yaitu ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) pada 17 Oktober 1946 berdasarkan UU No 19 tahun 1946.

2. Meresmikan berdirinya BNI pada tanggal 1 Nopember 1946 dengan pimpinan Margono Joyohadikusumo.

3. Berusaha menembus blokade Belanda dengan membina hubungan dengan India, mengeluarkan Kasimo Plan serta melakukan sanering terhadap nilai mata uang sehingga uang Rp. 5,00 ke atas menjadi separuhnya. 

Dinamika Masyarakat Pedesaan

Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang sebagian besar/ keseluruhan aktivitasnya berkaitan erat dengan tradisi, baik yang berkaitan dengan religi maupun non religi. Masyarakat tradisional pada umumnya hidup di pedesaan, sehingga dapat diidentikkan dengan masyarakat pedesaan.

H. Landis mengemukakan desa dari aspek statistik, psikologi sosial dan ekonomi. Dari statistik, pedesaan adalah tempat dengan penduduk kurang dari 2.500 orang. Psikologi sosial, pedesaan adalah daerah dimana pergaulannya ditandai dengan derajat intimasi/ keakrabannya yang sangat tinggi, sedangkan kota adalah tempat dimana hubungan sesama individu sangat impersonal/ longgar. Aspek ekonomi, pedesaan adalah daerah dimana pusat perhatian/ kepentingan adalah pertanian dalam arti yang luas.

Bentuk Historiografi

Dalam rangka mengungkapkan kembali peristiwa-peristiwa masa lampau, para sejarawan melakukan serangkaian proses penelitian dengan metode-metode ilmiah (metode sejarah). Dilihat dari pengumpulan datanya, ada dua jenis penelitian sejarah, yakni penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

1. Penelitian Lapangan

Dalam melakukan penelitian ada beberapa cara atau teknik yang dilakukan oleh seorang sejarawan. Ada seorang sejarawan yang datang ke tempat terjadinya peristiwa bersejarah atau ke tempat penemuan peninggalan-peninggalan bersejarah. Jika peninggalan-peninggalan sejarah itu sudah tersimpan di museum, maka seorang peneliti sejarah dapat melakukan penelitian di museum. Namun, jika seorang peneliti sejarah ingin mendapatkan keterangan langsung dari pelaku sejarah atau saksi sejarah yang masih hidup sebagai sumber lisan, maka peneliti sejarah dapat melakukan wawancara (interview).

Struktur Birokrasi Kerajaan Bercorak Hindu Buddha

Struktur birokrasi kerajaan bercorak Hindu dan Buddha dapat dikatakan hampir sama. Struktur birokrasi kerajaan dapat diketahui dari tata letak bangunan candi, prasasti, berita Cina dan berita asing lainnya. Secara umum, kraton atau istana merupakan ibukota kerajaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, kegiatan ekonomi, kesenian dan kegiatan sosial budaya lainnya. Orientasi masyarakat terhadap keberadaan kraton dan kedudukan raja sebagai pemimpin makin kuat. 

Struktur birokrasi kerajaan Hindu Buddha meliputi : raja sebagai penguasa tertinggi. Posisi dibawah raja ditempati putra mahkota (rakryan i hino), rakyran i halu dan rakyran i Sirikan. Ketiga jabatan pada umumnya dipegang putra raja sebagai raja muda (yuwaraja). Dibawah yuwaraja terdapat jabatan pamgat timwan (mengurusi keagamaan) dan upappatti (mengurusi masalah peradilan). Dibawah jabatan tersebut terdapat 12 jabatan kraton sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat pusat.

Pejabat tingkat rendah adalah para kepala desa yang disebut rama atau karaman, dimana setiap desa memiliki jumlah yang berlainan. Pada masa kerajaan Singasari dan Majapahit telah diletakkan dasar struktur birokrasi di Indonesia. Dalam waktu yang cukup lama, hal ini tidak banyak mengalami perubahan. Pada masa Majapahit, terdapat dewan penasehat raja (bhatara sapta prabhu) atau pahom narendra. Sedangkan dibawah raja terdapat jabatan raja muda (yuwaraja atau rakryan mahamantri).

Para pejabat di jajaran tanda ri ng pakiran-kiran memiliki bawahan atau pejabat pelaksana di daerah dengan urusan tertentu. Disamping itu juga terdapat daerah kerakaian atau watak, namun demikian dalam prasasti tidak diketahui pejabat yang mengurusi daerah itu. Tingkat paling rendah dalam birokrasi adalah wilayah dibawah watak yaitu wanua atau thani. Berkaitan dengan upacara penetapan suatu Çima (penetapan tanah perdikan) dipimpin seorang pendeta yang dihadiri pejabat kerajaan. Lihat kembali bagan struktur birokrasi pada sub materi sebelumnya.

Secara umum, struktur birokrasi kerajaan di Indonesia agak berbeda. Hal ini dipengaruhi faktor lingkungan dan tradisi masyarakatnya. Dalam birokrasi kerajaan Sriwijaya, dari berbagai sumber dapat diketahui bahwa raja sering mengeluarkan ancaman atau kutukan yang ditujukan kepada keluarga raja terutama yang diberi kekuasaan di daerah. Hal ini ditujukan untuk melakukan pengawasan langsung pada daerah dan bertindak tegas kepada penguasa daerah yang tidak setia. Raja berkuasa secara langsung dan berperan sangat penting. Daerah diberi hadiah bila berjasa, sebaliknya diberi hukuman bagi penguasa yang tidak setia.

Di pusat kerajaan Pajajaran, kekuasaan berada di tangan raja dan dalam menjalankan tugas sehari-hari dibantu Mangkubumi yang dibantu beberapa nu nangganan. Untuk mengurusi daerah yang luas, raja dibantu penguasa daerah yang otonominya sangat luas. Namun, mereka tetap mengakui kekuasaan raja di pusat kerajaan. Untuk urusan bandar atau pelabuhan, raja diwakili syahbandar.

Tanah dalam lingkungan kerajaan pada umumnya dimiliki raja yang berkuasa. Rakyat dapat memiliki tanah untuk dikerjakan atas nama kerajaan. Kepemilikan tanah oleh rakyat bersifat turun temurun. Namun, rakyat tidak akan menolak jika tanahnya diminta kerajaan untuk suatu keperluan.

Dalam rangka membiayai kelangsungan kerajaan, banyak mengandalkan dari pemungutan pajak. Penarikan pajak dilakukan pejabat daerah. Pejabat daerah menyerahkan kepada raja melalui pejabat istana setiap selesai panen. Pejabat pusat mengurusi administrasi pajak yang meliputi luas tanah, jenis tanah, patokan pajak, dan hasil bumi. Disamping itu juga pajak perdagangan, usaha kerajinan dan sebagainya.

Dalam lingkungan kerajaan bercorak Hindu Buddha, kekuasaan raja sangat mutlak (meskipun tidak semuanya). Raja dianggap sebagai titisan dewa. Sehingga menimbulkan kesetiaan rakyat yang sangat tinggi  kepada rajanya. Hal ini mempermudah raja dalam mengerahkan tenaga kerja. Raja dapat meminta rakyat untuk mengerjakan sesuatu, membangun jalan, tempat suci dan sebagainya.

Tradisi Hindu Buddha Setelah Runtuhnya Kerajaan Bercorak Hinduistis

Kemunduran dan runtuhnya kerajaan bercorak Hindu Budha bukan berarti tradisinya juga lenyap. Tradisi Hindu Buddha masih berlangsung sesuai dengan perkembagan jaman. Bahkan di daerah yang mendapat pengaruh Islam, tradisi ini tidak begitu saja hilang.

Mundur dan runtuhnya kerajaan bercorak Hindu Buddha di Indonesia mempengaruhi perkembangan atau keberlanjutan tradisi setempat. Di Jawa Barat, dengan berdirinya kesultanan Banten sedikit banyak mempengaruhi kerajaan Pajajaran. Masyarakat pendukung kerajaan yang menolak pengaruh budaya dan agama baru menyingkir ke pedalaman. Masyarakat yang bersedia menerima pengaruh baru perlahan-lahan beralih menjadi muslim. Adapun masyarakat yang menyingkir ke pedalaman di Banten Selatan, membentuk komunitas masyarakat Baduy. Kepercayaan yang dikembangnya disebut Pasundan Kawitan (Pasundan yang pertama). Tradisi yang lama dipertahankan dan menolak pengaruh luar yang baru.

Runtuhnya Majapahit membawa pengaruh serupa. Masyarakat yang menerima agama baru beralih menjadi muslim dan masuk wilayah kerajaan Islam. Hal ini berlangsung terutama di sepanjang pesisir utara Jawa. Adapun masyarakat yang menolak, sebagian menyingkir ke puncak Bromo dan membentuk masyarakat Tengger. Sebagian yang lain menuju ke Barat dan singgah di gunung Lawu dan mendirikan candi Sukuh dan Cetha. Sebagian yang lain menyingkir ke timur dan masuk Bali. Mereka membawa serta karya sastra Hindu Buddha ke Bali. Sehingga tradisi Hindu (dan Buddha) tetap berkembang pesat di Bali. Beberapa karya sastra tersebut bahkan dikeramatkan dan disimpan di pura. Perkembangan demikian berlangsung terus hingga sekarang di Bali. Tradisi Hindu Buddha dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi daerah Bali. Bali menjadi museum hidup kebudayaan Hindu di Indonesia. Agama Hindu di Bali disebut agama Hindu Dharma yang merupakan sinkretisme kepercayaan animisme dengan Hindu dan Budha. Roh nenek moyang dipuja oleh anak cucu setelah jenasah dibakar (Ngaben). Tempat pemujaan dilakukan di Pura. Dewa dalam agama Hindu diwujudkan sebagai Tuhan Yang Maha Esa dengan sebutan Sang Hyang Widhi.

Tradisi Kasadha berkembang dalam masyarakat Tengger di puncak gunung Bromo dan berlangsung setiap tahun pada bulan purnama penuh / hari ke 14 bulan Kasada menurut kalender Tengger. Upacara ini merupakan perpaduan  agama, kepercayaan dan adat istiadat; meliputi persembahan hewan kurban (ternak, hasil bumi) yang dilepaskan ke mulut kawah. Prosesi upacara dimulai sejak sore hari di lautan pasir Bromo, dan ditampilkan berbagai kesenian tradisional. Pada pemuka masyarakat memberi restu kepada orang Tengger yang akan berkorban dengan sesaji, kembang dan dupa. Suasana berlangsung hingga larut malam. Menjelang dini hari, dilakukan upacara keagamaan. Ketika fajar para pembawa korban naik puncak gunung dan melemparkan korban ke kawah. Di jurang yang terjal, penduduk telah bersiap untuk memperebutkan korban.

Perkembangan tradisi Hindu Buddha di beberapa daerah di luar Jawa sangat berlainan. Di Sumatra, setelah runtuhnya Sriwijaya, tidak ada kerajaan lokal yang melanjutkan dam mengembangkan kebudayaan Hindu Buddha. Bahkan sejak awal abad VII Masehi, daerah Sumatra mulai masuk agama dan budaya Islam (lihat dalam materi berikutnya). Tradisi Hindu Buddha seolah terhenti dan digantikan oleh agama dan budaya Islam. Di Kalimantan, perkembangannya tidak begitu jelas. Di Sulawesi, Maluku dan Indonesia Timur telah ada beberapa kerajaan yang bercorak asli, dimana tidak dijumpai pengaruh Hindu Buddha di wilayah tersebut. Adapun keberlanjutan tradisi Hindu Buddha di Jawa, sejalan dengan masuk dan berkembangnya Islam mengalami proses akulturasi (lokal – Hindu Buddha – Islam).